Pemerintah Indonesia telah secara resmi meluncurkan kartu pra-kerja untuk pencari kerja muda, kata menteri senior pada Jumat (19/3). Pada APBN 2020, administrasi Presiden Joko Widodo telah menyiapkan Rp10 triliun (US $ 645,16 juta) untuk paket stimulus baru.
Kartu pra-kerja adalah bagian dari Presiden Joko Widodo yang dijanjikan selama pemilihan untuk mengurangi warga yang menganggur dan menargetkan pemberian insentif kepada pencari kerja yang berusia antara 18 hingga 24 tahun. Saat ini ada sekitar tujuh juta orang yang menganggur di Indonesia, mewakili tingkat pengangguran 5,28 persen.
Pemerintah akan mencairkan bantuan, berjumlah Rp 3,5 juta (US $ 226,04) secara bertahap, mulai dari Rp 1 juta untuk mengambil kursus online, Rp 2,4 juta manfaat pasca-pelatihan dan Rp 150.000 sebagai insentif untuk mengikuti survei ketenagakerjaan.
"Kartu pra-kerja ini identik dengan kehilangan pekerjaan yang dijamin setelah penerapan undang-undang omnibus untuk penciptaan lapangan kerja dalam bentuk tunjangan pengangguran," katanya kepada wartawan dalam konferensi video hari ini.
Pemerintah bermitra dengan perusahaan digital dan platform pembayaran seperti Bukalapak, Tokopedia, OVO, Haruka EDU, Sekolah.mu, Sisnaker, P Telkom Indonesia Tbk (IDX: TLKM), Link Aja, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (IDX: BBNI) untuk menjalankan program. Direktur eksekutif manajemen kartu kerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan, pemerintah memberikan biaya pelatihan hingga Rp7 juta per orang melalui kartu tersebut.
Sebelumnya, menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan, target penerima kartu pra kerja sebanyak dua juta peserta dalam periode terbatas.
Pemerintah juga menyiapkan stimulus non-fiskal terkait dengan penyederhanaan larangan sertifikat ekspor, biaya hukum dan prosedural untuk eksportir dan importir.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 diperkirakan 5,5%, dengan inflasi sekitar 2%, dan dengan utang nasional sekitar 30%.
